Industri Tembakau Internasional Pengaruhi DPR dan Pemerintah?
Industri Tembakau Internasional Pengaruhi DPR dan Pemerintah? |
“Indonesia merupakan negara yang belum mengaksesi FCTC yang memiliki populasi paling banyak. Karena itu, industri tembakau internasional menyasar Indonesia,” kata Dina Kania, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (22/12).
Dina mengatakan industri tembakau internasional berusaha memengaruhi para pengambil kebijakan di Indonesia, misalnya dalam Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2016 di DPR.
Menurut Dina, intervensi industri tembakau internasional dalam pembuatan kebijakan disebabkan Indonesia menganggap mereka sebagai salah satu pemangku kepentingan yang pendapatnya perlu didengar.
“Padahal FCTC sudah jelas mengatur tentang industri tembakau. Menurut FCTC, industri tembakau bukanlah pemangku kepentingan sehingga tidak perlu diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan,” tutur ia.
Dina mengatakan saat ini terdapat 180 negara atau 90 persen populasi dunia yang telah meratifikasi atau mengaksesi FCTC. Hanya tingga tujuh negara yang belum meratifikasi atau mengaksesi FCTC yaitu Indonesia, Andorra, Eritrea, Liechtenstein, Malawi, Monaco dan Somalia.
“Mengapa FCTC dianggap penting oleh negara-negara di dunia? Karena hukum nasional tidak bisa melawan epidemi tembakau global, sehingga diperlukan instrumen peraturan internasional,” katanya. SEPUTARINFO
No comments: